Seminar/Workshop

BERITA ACARA WORKSHOP

Upaya Integrasi Izin Lingkungan dengan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

  • Hari/Tanggal : Rabu, 29 Maret 2017
  • Pukul : 08.00 12.30 WIB
  • Tempat : IPB International Convention Center (IICC) Bogor
  • Panelis/Narasumber :

No

Nama

Jabatan/Instansi

1

Ir. Turmudi, MKKK

Senior Manager K3LL - SKK Migas

2

Ir. Ary Sudijanto, MSE

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan - KLHK

3

Drs. Sayid Muhadhar, M.Si.

Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya - KLHK

4

Ir. Sri Parwati Murwanti Budisusanti, M.Sc.

Direktur Pengendalian Pencemaran Air
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - KLHK

5

Imam Setiohargo, SH. MH

Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan pada Biro Hukum - Sekretariat Jenderal - KLHK

  • Penyelenggara : EOS Consutants, pt
  • Peserta : Daftar hadir terlampir

Workshop Upaya Integrasi Izin Lingkungan dengan Izin PPLH dalam rangka Penyederhanaan Perizinan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sesuai Amanat UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

  • Mendorong upaya penggabungan dan penyederhanaan perizinan di bidang PPLH
  • Mengupayakan melaksanakan amanat UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan mengintegrasikan perizinan PPLH di tingkat pusat ke dalam Izin Lingkungan.
  • Mengupayakan skema penggabungan dan penyederhanaan perizinan melalui:
  1. Skema pre-filing dan/atau integrasi untuk kegiatan-kegiatan yang wajib Amdal;
  2. Skema pre-filing untuk kegiatan-kegiatan yang wajib UKLUPL;
  3. Proses pre-filing dan integrasi bersifat opsional, sangat tergantung kesiapan pemrakarsa.
  • Proses administrasi dan penilaian terkait penggabungan dan penyederhanaan perizinan, terdiri dari penilaian dokumen lingkungan hidup (Amdal dan UKLUPL) oleh komisi penilai AMDAL sedangkan aspek teknis permohonan Izin PPLH oleh unit teknis terkait.
  • Mengupayakan percepatan penerbitan peraturan terkait perubahan Izin Lingkungan yang yang mekanismenya mempertimbangkan alasan perubahan rencana kegiatan yang mendasarinya.