Source >>>
10 Juli 2021
NUSADAILY.COM – JAKARTA – Adanya deklarasi proyek karbon yang dilakukan oleh LSM internasional dengan melibatkan kawasan konservasi dan hutan lindung di Indonesia terindikasi melanggar peraturan perundangan.
Pelanggaran tersebut ditemukan setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan identifikasi sejumlah deklarasi proyek karbon dan memperingatkan untuk membatalkan kegiatan-kegiatan proyek karbon tersebut
Hal tersebut ditegaskan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno di Jakarta Jumat (9/7/2021).
“KLHK telah menghentikan proyek karbon yang dideklarasikan oleh salah satu LSM internasional di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. KLHK juga telah menghentikan proyek karbon yang dideklarasikan salah satu LSM internasional lainnya di TN Batang Gadis, Sumatera Utara, yang dinilai tidak sesuai prosedur dan terindikasi pelanggaran terhadap aturan,” ujar Wiratno.
Dikatakan pula, Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Siti Nurbaya, guna memastikan bahwa deklarasi proyek-proyek karbon di Indonesia yang melibatkan kawasan hutan negara, tidak boleh dibiarkan berlangsung secara ilegal.
Semua Proyek Karbon Harus Legal
“Pembatalan itu menunjukkan tingkat keseriusan serta konsistensi Menteri untuk memastikan semua proyek karbon di Indonesia berada dalam pengaturan dan tata cara yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan,” Kata Wiratno.
Dirinya juga menyampaikan, Bahwa Menteri LHK Siti Nurbaya berpesan agar , langkah-langkah dalam mengatasi emisi karbon jangan hanya modis, namun harus ada ketulusan dalam setiap langkahnya, guna mencapai tujuan yang sesungguhnya.
Untuk itu, kata Wiratno sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri tersebut, dirinya telah memerintahkan Kepala UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Taman Nasional di seluruh Indonesia untuk melakukan inventarisasi dan investigasi, serta menghentikan kegiatan-kegiatan yang terkait deklarasi proyek karbon yang melibatkan kawasan konservasi dan hutan lindung, namun tidak sesuai dengan peraturan perundangan.
Tidak hanya itu, Wiratno Menambahkan jika Menteri Siti dengan tegas mengatakan bahwa prioritas utama Indonesia adalah mengerahkan seluruh sumberdaya untuk memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) nasional. Semua proyek karbon harus dicatatkan dalam Sistem Registri Nasional (SRN) yang sistemnya sudah ada sejak tahun 2017.
“Untuk alasan itu, maka proyek-proyek karbon untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu, yang berjalan di luar koridor peraturan perundangan, harus dihentikan dan harus disesuaikan,’ jelas Wiratno.
Menteri LHK Sangat Memahami Proyek-Proyek Karbon
Di samping itu, dia menjelaskan, bahwa Menteri LHK sangat sangat memahami proyek-proyek karbon yang dideklarasikan sendiri itu terkait kebutuhan reputasi bisnis.
Namun poin pentingnya dari Ibu Menteri, lanjut Wiratno adalah, jangan sampai menggunakan langkah-langkah yang ilegal, mengganggu prosedur tata pemerintahan, dan bahkan melanggar konstitusi.
“Selain terkait yurisdiksi wilayah, juga ada yurisdiksi kewenangan negara yang berdaulat. Kegiatan ilegal seperti itu juga akan berakibat fatal karena berpotensi terjadi double counting (perhitungan ganda) terhadap target NDC nasional. Begitu pesan Ibu Menteri,” tandasnya
Selain itu, Wiratno juga memaparkan bahwa Ditjen KSDAE sebagai pemangku kawasan konservasi memiliki peran yang krusial dalam mendukung pencapaian target carbon neutral sektor kehutanan pada 2030. Indonesia memiliki 560 kawasan konservasi seluas 27 juta hektar (terrestrial dan marine). Seluas 16 juta hektar atau hampir 60%-nya berupa taman nasional.
“Artinya, KSDAE siap melaksanakan arahan Ibu Menteri untuk memastikan proyek-proyek karbon, terutama yang melibatkan kawasan konservasi dan hutan lindung, harus sesuai peraturan perundangan, ” Tutup Wiratno. (sir/aka)